Berita & Blog


Pahami Ketentuan PPN dalam Berbisnis Jasa Maklon

PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan salah satu hal yang harus Anda pahami dalam dunia jasa maklon. Pengusaha maklon merupakan salah satu target pengusaha kena pajak atau PKP karena maklon sendiri merupakan barang kena pajak atau BKP yang sesuai dengan pengerjaan subkontrak.
 
Spesifikasi dan bahan baku dalam dunia bisnis maklon ini sepenuhnya disediakan oleh pengguna jasa. Dengan demikian pengguna jasa memiliki hak penuh atas hak cipta sekaligus kepemilikan merek. Peranan PKP dalam bisnis maklon hanya menerima pembayaran dari hasil pengerjaan BKP yang dilakukan.
 
Pemerintah telah menetapkan pajak sebesar 0% untuk para pengusaha jasa maklon sesuai dengan ketentuan untuk pajak ekspor jasa. Tiga jenis usaha yang juga kena pajak sebesar 0% adalah jasa perbaikan, jasa perawatan, dan juga jasa kontruksi. Tujuan dari tarif ppn 0% ini demi meningkatkan ekspor.
 
Maklon atau vendor merupakan istilah yang digunakan untuk pengerjaan produksi oleh pihak pemaklon atau vendor. Maklon sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, namun merupakan kosa kata yang berasal dari Belanda. Pemaklon biasanya menyediakan proofing atau sample demi mengetahui apakah produk yang diinginkan sudah sesuai atau belum.

Syarat Menjadi Wajib Pajak PPN 0%

Ketika menjalankan sebuah bisnis, semua pebisnis tentu diwajibkan menaati aturan pajak dari pemerintah. Demikian juga dengan para pebisnis di dunia maklon. PPN jasa maklon sudah ditetapkan dalam PMK atau peraturan menteri keuangan nomor 70/PMK.03/2010. Dengan pemenuhan syarat sebagai berikut :
 
1. Baik pemesan maupun penerima jasa maklon merupakan pihak-pihak yang kena wajib pajak luar negeri. Para pelaku usaha atau usaha yang dijalankan tidak berada di area pabean atau dengan kata lain tidak ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengusaha tersebut tidak memiliki apapun jenis usaha tetap.
 
2. Syarat kedua adalah penerima serta pemesan jasa kena pajak atau JKP merupakan pihak yang menyediakan bahan baku lengkap dengan detail spesifikasinya. Adapun bahan baku yang dimaksud ialah bahan setengah jadi, bahan penolong, atau bahan pembantu yang nantinya akan diproses oleh BKP.
 
3. Syarat berikutnya, pemesan atau penerima JKP memiliki hak atas kepemilikan yang dihasilkan dari jasa maklon. Lantas yang berikutnya barang yang dihasilkan dari pekerjaan harus dikirimkan ke penerima pesanan JKP di luar daerah pabean oleh perusahaan di bidang maklon itu sendiri.
 
Itu dia beberapa ketentuan pajak pertambahan nilai hanya sebesar 0% saja bagi para pengusaha maklon. Sekarang kita coba bahas mengenai aturan pelaporan pajak serta pembuatan faktur PPN dalam dunia bisnis maklon. Aturan-aturan yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnis.

Aturan Penetapan Wajib Pajak 0%

Berdasarkan PMK No. 70/PMK.03/2010, pengusaha jasa maklon tidak dikenakan kewajiban melaporkan BKP karena tanggung jawab ini ada di tangan pemesan. Yang menjadi kewajiban untuk para pengusaha maklon ialah melaporkan penyerahan JKP saja. Namun, aturan ini tidak bertahan lama karena ada aturan baru.
 
Aturan di atas disempurnakan lagi oleh PMK No. 30/PMK.03/2011 yang menyebutkan bahwa pengusaha maklon pun memiliki kewajiban untuk melaporkan JKP sekaligus BKP kepada pemerintah. Dalam butir-butir aturan tersebut, disebutkan bahwa PPN atas JKP dan BKP merupakan pajak masukan yang bisa dikreditkan.
 
Faktur pajak yang bernama surat pemberitahuan ekspor JKP wajib dibuat oleh pengusaha maklon untuk membuktikan ketentuan membayar pajak sebesar 0%. Di dalam pelaporan tersebut, pengusaha wajib menyertakan invoice yang mana invoice ini memiliki kedudukan penting serta setara dengan faktur pajak.
 
Hal lain yang wajib dilaporkan oleh pengusaha jasa tersebut dalam SPT adalah masa pajak PPN dengan tanda bukti e-faktur. Jika bingung dengan tata caranya, bocoran kecilnya Anda bisa menggunakan dokumen lain di menu pajak keluaran untuk melunasi seluruh kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP.
 
Itu dia berbagai informasi penting terkait pajak yang harus ditaati oleh seluruh pengusaha di bidang maklon. Bermula dari aturan pemerintah tentang wajib lapor JKP sampai dengan perubahannya dengan penetapan wajib lapor JKP adalah landasan penting dalam membangun bisnis. Berbagai ketentuan di atas mesti dipahami betul ketika Anda menjalankan bisnis di dunia jasa maklon supaya lancar ke depannya.
WhatsApp